Di banyak ruang rapat direksi, kata “governance” terdengar seperti rem tangan. Ia identik dengan aturan, kepatuhan, dan larangan. Padahal, di era transformasi digital, justru di sanalah masa depan organisasi ditentukan: pada kemampuan menerjemahkan visi menjadi sistem yang bekerja.
Masalahnya bukan kekurangan kerangka kerja. Dunia enterprise sudah penuh dengan TOGAF, COBIT, ITIL, dan ISO. Rak buku arsitektur perusahaan sesak oleh metodologi. Namun yang kosong adalah penerjemah. Tidak ada yang menjembatani bahasa strategi bisnis dengan bahasa teknis arsitektur sistem.
Arsitek berbicara dalam istilah “constraint”, “technical debt”, dan “compliance”. Dewan direksi mendengar “hambatan”, “biaya”, dan “perlambatan pertumbuhan”. Di sisi lain, direksi berbicara tentang ekspansi, inovasi, dan peluang pasar. Tim arsitektur mendengar ancaman: sistem tak siap, keamanan rapuh, integrasi berantakan. Keduanya benar, tapi berbicara di frekuensi yang berbeda.
Kesenjangan ini menjadi brutal ketika proyek strategis disetujui tanpa pernah disentuh arsitektur enterprise. Inisiatif digital didanai, vendor masuk, sistem dibangun—sementara arsitektur organisasi tertinggal di belakang sebagai dokumentasi, bukan sebagai kompas. Ketika akhirnya masalah muncul, semua heran: mengapa biaya membengkak, data tak sinkron, dan risiko keamanan meningkat?
Pada titik ini, organisasi biasanya terbelah dua. Kelompok pertama berhenti sejenak, membangun lapisan penerjemahan antara visi dan eksekusi. Governance tidak lagi dipresentasikan sebagai aturan, melainkan sebagai cara mencapai tujuan bisnis. Arsitek berubah peran: dari penjaga pagar menjadi broker makna, dari polisi kepatuhan menjadi diplomat strategi.
Kelompok kedua memilih melaju dengan keyakinan bahwa tim teknis akan “membuatnya bekerja”. Dari dalam, keduanya tampak seperti kemajuan. Dari jauh, hanya satu yang benar-benar bertumbuh. Yang pertama membangun arah jangka panjang. Yang kedua mengumpulkan utang teknis seperti menumpuk pasir di atas retakan.
Dalam organisasi yang matang, governance berhenti menjadi ritual dan mulai menjadi percakapan. Ia tidak berdiri di depan sebagai daftar larangan, tetapi berada di tengah sebagai jembatan antara mimpi dan mesin. Implementation Governance dan Architecture Change Management—dua fase yang sering dianggap administratif—justru menjadi titik politik paling penting: tempat visi bisnis dinegosiasikan dengan kenyataan teknologi.
Mungkin persoalan terbesar enterprise architecture hari ini bukan teknologi, melainkan narasi. Selama arsitektur diposisikan sebagai biaya dan pembatas, ia akan ditinggalkan dalam setiap keputusan strategis. Tetapi ketika ia mampu berbicara dalam bahasa nilai, risiko, dan masa depan, ia berubah menjadi instrumen kepemimpinan.
Di ruang rapat, masa depan organisasi tidak ditentukan oleh diagram, melainkan oleh siapa yang mampu menerjemahkan arah menjadi sistem. Governance yang gagal bukan karena terlalu kaku, tetapi karena terlalu teknis. Yang dibutuhkan bukan aturan baru, melainkan bahasa baru: bahasa yang membuat strategi dan teknologi saling mengerti.
